RADARIDN.COM Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) tengah menjadi sorotan lantaran pernyataan yang ia berikan mengenai isu anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun yang dinilai tidak tepat sasaran karena habis hanya untuk rapat dan studi banding.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Minggu (29/1/2023).
Baca Juga : Amerika Terancam Gagal Bayar Utang, Jamie Dimon Ingatkan Anggota Parlemen ! – Radar IDN
Beberapa hari lalu saat sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda, Anas memberikan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan. Saat itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan,” kata Anas.
Sehubungan dengan hal tersebut, Anas menargetkan pada tahun 2024 kemiskinan bisa ditekan lebih banyak hingga mencapai 7 persen. Dan ia mengakui, hal tersebut bukanlah tugas yang mudah.
’’Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.
Baca Juga : Waduh !! Biaya Haji Diusulkan Naik Oleh Menag Sampai Dua Kali Lipat. – Radar IDN
Anas mengungkapkan lebih lanjut mengenai tugas tersebut sebagaimana telah diperintahkan Presiden Jokowi. Adapun dalam konteks Kementerian PANRB, pihaknya ditugasi soal tata kelola birokrasinya.
“Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” ujar MenpanRB tersebut.
